Dewan adat atau parlemen lokal yang dibentuk oleh para pengungsi menolak kudeta terhadap pemimpin de facto mereka Mohannad Al Tala.
Berita menyebut Mohannad berpangkat kolonel meski yang bersangkutan telah mengeluarkan keputusan untuk menaikkan pangkatnya dari Brigadir Jenderal menjadi Mayor Jenderal.
Imbas dari penolakan 'parlemen Al Rukban' itu, AS dan koalisi mengancam akan menarik dukungan termasuk pendanaan kepada milisi di Al Rukban yang jumlah tidak lebih dari seribu personel.
Terdapat beberapa isu yang bersileweran soal pencopotan Jenderal Muhannad itu.
Di antaranya:
1. Adanya ketidakharmonisan antara Muhannad dengan sejumlah perwira dan pejabat militer Inggris, Norwegia dan Jerman yang berada di pangkalan Al Tanf sekitar Al Rukban.
2. Muhannad dituduh telah menaikkan pangkatnya secara sepihak tanpa persetujuan pasukan koalisi. Para milisi menyebut bahwa koalisi tidak punya hak ikut campur urusan internal mereka meski menjadi proksi dari koalisi. Muhannad sendiri adalah betas tentara rezim berpangkat letnan kolonel yang kemudian menjadi pendukung oposisi.
3. Adanya upaya Muhannad untuk menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Irak dengan peluang pembukaan perbatasan antara Al Rukban dengan Irak.
4. Jenderal Muhannad menolak meleburkan wilayah kekuasaannya di Al Rukban dengan pemerintahan SDC/SDF yang menguasai Timur Suriah dan lebih kaya dari segi SDA namun mempunyai pemerintahan yang didominasi Kurdi.
5. Jenderal Muhannad sebelumnya diberi cuti ke Turki dan pasukan koalisi mengumumkan secara sepihak pergantiannya dengan kapten Farid Al Qasim kelahian tahun 1980-an.
6. Jenderal Muhannad selalu mengeluh bahwa koalisi AS dkk tidak berusaha melindungi warga Al Rukban dari serang rejim Bashar Al Assad termasuk pemboman dari Rusia dan Iran.
Milis di Al Rukban awalnya merupakan bagian dari FSA pasukan oposisi. Namun saat pemerintahan interim bentukan oposisi melebur FSA menjadi Tentara Nasional Suriah, mereka tidak bergabung dan terus menggunakan istilah FSA.
Kelompok Kurdi yang menguasai pemerintahan SDF/SDC di Timur Suriah bukanlah sahabat milisi meski sama-sama anti ISIS, jika Al Rukban melebur ke SDF maka mereka akan mejadi anak bawang dan kelompok Kurdi akan mempunyai akses ke perbatasan Yordania.
Dengan konstalasi tersebut Al Rukban dapat disebut sebagai 'negara proto' yang independen secara de facto meski hanya sebuah kamp pengungsi. Posisi ke AS dkk dapat disebut seperti koloni atau paling tidak sebuah protektorat.
Di masa puncaknya, terdapat sekitar 150 ribuan menghuni kamp pengungsi ini. Namun karena kondisi yang kurang baik kini hanya bersisa sekitar 50 ribuan.
Sebelum menjadi kamp pengungsian, Al Rukban adalah kawasan padang pasir yang hanya dihuni oleh penggembala dengan gubuk-gubuk non permanen.
0 komentar:
Posting Komentar