Perjanjian damai antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di wilayah Hasakah memunculkan perdebatan tajam di ruang publik. Di satu sisi, kesepakatan ini dipuji sebagai jalan keluar realistis dari konflik berkepanjangan. Namun di sisi lain, muncul anggapan bahwa Damaskus justru terjebak dalam situasi yang dianggap “menghina” martabat negara setelah bertahun-tahun perang dan pengorbanan militer.
Narasi kehinaan ini muncul terutama dari kalangan yang melihat wilayah Jazirah Suriah sebagai daerah yang seharusnya kembali ke kendali pusat melalui kemenangan penuh, bukan melalui kompromi politik. Bagi kelompok ini, fakta bahwa SDF masih memiliki pengaruh di lapangan dipersepsikan sebagai tanda kelemahan negara, bukan sebagai hasil negosiasi strategis.
Pemerintah Suriah di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa sendiri memandang perjanjian tersebut sebagai bagian dari proses pemulihan kedaulatan secara bertahap. Damaskus menilai bahwa situasi di Hasakah terlalu kompleks untuk diselesaikan hanya dengan pendekatan militer, mengingat adanya aktor lokal, kepentingan asing, dan dinamika sosial yang sensitif.
Pertanyaan kunci kemudian muncul: apakah Suriah benar-benar terjebak dalam posisi yang merendahkan, ataukah ini bentuk penyesuaian taktis dalam menghadapi realitas pascaperang? Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada sudut pandang yang digunakan.
Bagi pihak yang mengedepankan simbol kemenangan, kompromi sering dipahami sebagai kekalahan moral. Namun dalam praktik kenegaraan modern, banyak negara memilih jalur negosiasi untuk menghindari biaya sosial, ekonomi, dan politik yang lebih besar di masa depan.
Dalam konteks ini, perbandingan dengan kebijakan Tiongkok terhadap Macau, Hong Kong, dan Taiwan menjadi relevan. Beijing tidak merebut kembali wilayah-wilayah tersebut dengan pendekatan militer terbuka, melainkan melalui kerangka politik yang bertahap dan penuh perhitungan.
Macau, misalnya, kembali ke kedaulatan Tiongkok melalui kesepakatan dengan Portugal tanpa perang. Sistem ekonomi dan hukumnya dibiarkan berbeda, namun kedaulatan simbolik tetap berada di tangan Beijing. Model ini justru memperkuat kontrol negara dalam jangka panjang.
Hong Kong juga dikembalikan melalui skema “satu negara, dua sistem”. Meski sering menuai kontroversi, pendekatan ini menunjukkan bahwa negara kuat pun bersedia menerima kompromi demi stabilitas dan transisi yang terkendali.
Taiwan bahkan lebih kompleks. Tiongkok tidak menguasainya secara langsung, namun tetap menegaskan klaim kedaulatan sambil menggunakan tekanan diplomatik, ekonomi, dan politik. Dalam kerangka Beijing, kesabaran strategis dianggap lebih bermartabat daripada konfrontasi terbuka yang berisiko tinggi.
Jika logika ini diterapkan pada Suriah, maka kesepakatan dengan SDF bisa dilihat sebagai upaya “reintegrasi bertahap”, bukan tanda penyerahan. Damaskus tetap menegaskan kedaulatan, sembari menghindari eskalasi konflik baru di wilayah yang rentan.
Namun perbedaan konteks tetap signifikan. Tiongkok adalah negara dengan stabilitas internal relatif tinggi dan kapasitas ekonomi besar, sedangkan Suriah baru keluar dari perang panjang yang melelahkan. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat lebih sensitif terhadap simbol kehormatan dan kemenangan.
Bagi sebagian kalangan, rasa hina muncul karena ada kesenjangan antara pengorbanan masa lalu dan hasil politik saat ini. Mereka merasa telah “menang di medan perang”, tetapi hasil akhirnya tidak sepenuhnya mencerminkan kemenangan tersebut.
Sebaliknya, bagi kelompok pragmatis, kehinaan justru akan muncul jika negara memaksakan langkah yang kembali memicu perang. Dalam pandangan ini, stabilitas dan kembalinya fungsi negara jauh lebih penting daripada kepuasan simbolik sesaat.
Pemerintah Suriah tampaknya berada di tengah dua arus besar ini. Di satu sisi, ia harus menjaga legitimasi di mata pendukung kerasnya. Di sisi lain, ia dituntut realistis dalam menghadapi tekanan internasional dan kondisi domestik yang rapuh.
Perjanjian dengan SDF juga dapat dibaca sebagai pesan ke luar negeri bahwa Damaskus siap mengelola konflik secara politik. Ini menjadi penting untuk membuka ruang rekonstruksi ekonomi dan normalisasi hubungan internasional.
Seperti Beijing yang menunda penyelesaian Taiwan demi stabilitas jangka panjang, Suriah tampaknya memilih menunda penyelesaian final Hasakah demi menghindari ketidakpastian baru. Strategi ini memang tidak populer bagi semua pihak, tetapi sering dipilih negara yang kelelahan oleh konflik.
Dalam jangka pendek, narasi kehinaan kemungkinan akan terus muncul. Namun sejarah menunjukkan bahwa hasil akhir sering kali dinilai bukan dari cara masuknya negara ke suatu wilayah, melainkan dari apakah kedaulatan itu benar-benar bertahan.
Jika Damaskus mampu secara bertahap menguatkan institusi negara di Hasakah, mengurangi peran bersenjata non-negara, dan memulihkan layanan publik, maka kesepakatan ini bisa berubah makna dari “kehinaan” menjadi “awal konsolidasi”.
Sebaliknya, jika perjanjian mandek dan otoritas negara tetap lemah, kritik keras tersebut akan semakin mendapatkan pembenaran. Di titik inilah perjanjian Suriah–SDF menjadi ujian besar bagi strategi pascaperang Damaskus.
Akhirnya, seperti Macau dan Hong Kong yang dinilai sukses atau gagal dari hasil jangka panjangnya, penilaian terhadap Suriah pun akan ditentukan waktu. Pertanyaannya bukan lagi soal hina atau tidak, melainkan apakah negara mampu mengubah kompromi ini menjadi fondasi kedaulatan yang nyata.
0 komentar:
Posting Komentar