Yaman memasuki babak paling berat dalam sejarah militernya setelah kelompok Houthi berhasil menguasai ibu kota Sanaa dan memaksa negara itu membangun kembali angkatan bersenjatanya nyaris dari nol. Struktur lama yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan pusat runtuh, terpecah, atau beralih loyalitas, meninggalkan kekosongan institusional yang dalam.
Pada fase awal pasca penguasaan Houthi, Yaman kehilangan kendali terpadu atas komando militer, persenjataan, serta sistem logistik. Banyak unit tentara terfragmentasi, sebagian dibubarkan, sebagian lagi diserap ke dalam struktur baru dengan ideologi dan garis komando yang berbeda dari angkatan bersenjata nasional sebelumnya.
Pemerintah Yaman menghadapi dilema klasik negara pascakonflik, yakni apakah membangun kembali militer sebagai alat pertahanan nasional atau sekadar mengonsolidasikannya sebagai instrumen kekuasaan politik. Dalam praktiknya, proses ini berlangsung di tengah embargo, perang berkepanjangan, dan keterbatasan sumber daya.
Jika dibandingkan dengan Irak pasca tumbangnya Saddam Hussein, situasi Yaman memiliki kemiripan yang mencolok. Irak pada 2003 secara resmi membubarkan angkatan bersenjatanya, sebuah keputusan yang menciptakan kekosongan keamanan dan memicu pemberontakan bersenjata selama bertahun-tahun.
Irak membutuhkan waktu panjang untuk membentuk kembali militernya, dari pelatihan ulang, integrasi mantan perwira, hingga membangun sistem komando yang baru di bawah pengawasan asing. Meski kini Irak memiliki tentara resmi, ketergantungan pada milisi dan pengaruh eksternal masih kuat hingga hari ini.
Yaman menghadapi tantangan serupa, namun dalam kondisi yang lebih terisolasi. Tanpa rekonstruksi institusional yang komprehensif, upaya membangun angkatan bersenjata sering kali berhenti pada pembentukan unit-unit bersenjata yang loyal secara politik, bukan profesional secara militer.
Perbandingan lain dapat dilihat dari Libya pasca jatuhnya Muammar Gaddafi. Negara itu gagal membangun militer nasional yang utuh karena senjata tersebar luas di tangan milisi lokal. Hingga kini, Libya masih terpecah antara berbagai faksi bersenjata yang saling bersaing.
Yaman berisiko mengalami skenario yang sama jika proses integrasi dan standardisasi militer tidak dilakukan. Kekuatan bersenjata yang tumbuh tanpa disiplin nasional berpotensi memperpanjang konflik alih-alih menjamin stabilitas jangka panjang.
Dalam konteks Suriah pasca Assad, sebuah skenario yang sering dibahas pengamat regional, tantangan membangun ulang militer diprediksi akan jauh lebih rumit, apalagi rencana menggabungkan SDF ke kementerian pertahan Suriah. Loyalitas sektarian, keterlibatan asing, dan kehancuran infrastruktur militer membuat rekonstruksi menjadi tugas generasi, bukan sekadar tahun.
Pengalaman Suriah menunjukkan bahwa militer yang dibangun di atas konflik ideologis rawan terfragmentasi. Yaman saat ini berada di persimpangan serupa, di mana militer dapat menjadi perekat negara atau justru alat dominasi satu kelompok atas yang lain.
Sementara itu, Somalia menjadi contoh ekstrem negara yang hampir kehilangan konsep angkatan bersenjata nasional. Selama puluhan tahun, Somalia mengandalkan pasukan gabungan pemerintah lemah, milisi klan, dan bantuan internasional untuk menjaga keamanan dasar.
Yaman masih memiliki peluang untuk menghindari jalan Somalia, asalkan institusi militernya dibangun secara bertahap, profesional, dan tidak sepenuhnya berbasis faksi. Tanpa itu, negara berisiko terjebak dalam lingkaran konflik rendah intensitas tanpa akhir.
Kondisi Sudan juga memberi pelajaran penting. Pasukan SAF Sudan, yang pernah menjadi tulang punggung negara, pernah terusir dari Khartoum dan hampir kehilangan simbol kendali negara. Pertikaian internal membuat militer justru menjadi sumber instabilitas.
Situasi Sudan menunjukkan bahwa kekuatan militer tanpa legitimasi nasional dan kontrol sipil yang kuat dapat berubah menjadi aktor politik bersenjata. Yaman menghadapi ancaman serupa jika angkatan bersenjatanya dibentuk tanpa kerangka negara yang inklusif.
Pemerintah Yaman saat ini dituntut bukan hanya membangun pasukan dengan mengintegrasikan para milisi, tetapi membangun kepercayaan. Rekrutmen, pelatihan, dan struktur komando harus mencerminkan identitas nasional, bukan semata kepentingan kelompok.
Berbeda dengan Irak yang mendapat dukungan internasional besar dalam pelatihan militernya, Yaman bergerak dalam tekanan geopolitik yang kompleks. Bantuan datang terbatas dan sering kali disertai kepentingan regional yang saling bertabrakan.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa angkatan bersenjata yang lahir dari puing perang dapat menjadi stabilisator jika dibangun dengan visi jangka panjang. Contoh negatif di Libya, Somalia, dan Sudan menjadi pengingat keras akan kegagalan yang harus dihindari.
Yaman berada dalam fase krusial. Keputusan hari ini tentang bagaimana membangun militernya akan menentukan apakah negara itu menuju pemulihan atau terperosok lebih dalam ke konflik struktural.
Di tengah reruntuhan perang, pembangunan angkatan bersenjata bukan sekadar soal senjata dan pasukan, melainkan soal masa depan negara. Yaman kini berdiri di antara peluang untuk bangkit atau risiko mengulang tragedi negara-negara yang gagal membangun militernya secara utuh.
0 komentar:
Posting Komentar