Gubernur Hadramaut menegaskan arah baru kebijakan keamanan daerah dengan mendorong seluruh kelompok bersenjata dan formasi milisi agar berada sepenuhnya di bawah Kementerian Pertahanan dan struktur militer resmi negara. Pernyataan ini dibaca sebagai upaya mengakhiri fragmentasi keamanan yang selama ini membentuk lanskap politik dan militer Hadramaut.
Langkah tersebut muncul di tengah dinamika regional yang berubah cepat, terutama setelah Uni Emirat Arab secara bertahap menarik diri dari pendanaan langsung terhadap sejumlah formasi bersenjata lokal. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar tentang keberlanjutan penggajian dan loyalitas pasukan jika seluruh kekuatan diwajibkan bergabung dengan institusi negara.
Menurut sumber pemerintahan daerah, gagasan integrasi ini dimaksudkan untuk menciptakan satu komando, satu sistem administrasi, dan satu mekanisme penganggaran. Dengan demikian, Hadramaut diharapkan tidak lagi menjadi wilayah dengan banyak pusat kekuatan bersenjata di luar kendali negara.
Gubernur menilai bahwa keberadaan milisi di luar struktur resmi berisiko menimbulkan konflik kepentingan, tumpang tindih komando, serta ketergantungan pada pendanaan eksternal. Integrasi ke Kementerian Pertahanan dianggap sebagai jalan untuk memperkuat kedaulatan lokal dalam kerangka negara.
Namun, persoalan krusial yang segera mengemuka adalah soal penggajian. Selama bertahun-tahun, sebagian pasukan keamanan di Hadramaut menerima insentif dan gaji dari dukungan Uni Emirat Arab. Ketika sumber pendanaan itu berkurang atau berhenti, negara dituntut mengambil alih beban fiskal yang tidak kecil.
Pejabat daerah menyebut bahwa skema yang disiapkan adalah memasukkan pasukan yang memenuhi syarat ke dalam daftar resmi tentara dan keamanan nasional. Dengan status tersebut, gaji akan dibayarkan melalui anggaran Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri, meski proses verifikasi dan penyesuaian pangkat diperkirakan memakan waktu.
Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah pusat, khususnya terkait kemampuan fiskal dan komitmen politik untuk menanggung puluhan ribu personel baru. Tanpa kepastian penggajian yang rutin, integrasi berisiko hanya menjadi keputusan administratif tanpa dampak nyata di lapangan.
Di sisi lain, kebijakan ini mendapat dukungan dari sebagian tokoh masyarakat Hadramaut yang melihatnya sebagai bagian dari perjuangan “Hadramaut untuk Hadrami”. Mereka menilai bahwa keamanan daerah harus dikelola oleh institusi negara, bukan oleh sponsor eksternal atau kepentingan sempit.
Dukungan simbolik terhadap arah baru ini juga tampak dari penguatan identitas daerah, salah satunya melalui pengesahan resmi Bendera Hadramaut oleh otoritas lokal. Bendera yang lahir dari aspirasi masyarakat sejak 2013 itu kini menjadi simbol persatuan dan kehendak politik rakyat Hadramaut.
Sejak pertama kali digagas melalui jajak pendapat daring dan diskusi dengan para tokoh, bendera tersebut terus hadir dalam berbagai momentum sosial dan politik. Pengibaran dalam kegiatan pemuda, komunitas adat, hingga perayaan hari nasional Hadramaut menunjukkan penerimaan yang luas di akar rumput.
Puncaknya terjadi ketika pemerintah daerah secara resmi mengadopsi bendera tersebut sebagai simbol Hadramaut. Keputusan ini dipandang sebagai pengakuan negara terhadap aspirasi identitas lokal yang berkembang secara damai dan bertahap.
Dalam konteks itu, integrasi milisi ke dalam Kementerian Pertahanan dibaca sebagai pasangan kebijakan dari penguatan simbolik tersebut. Identitas lokal ditegaskan, sementara otoritas senjata dikembalikan ke tangan negara.
Pemerintah daerah juga menekankan peran Arab Saudi yang dinilai berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan membuka ruang bagi solusi kelembagaan. Dukungan politik dan keamanan dari Riyadh dianggap membantu transisi Hadramaut menuju tata kelola yang lebih terpusat.
Meski demikian, tantangan tidak ringan. Ada kekhawatiran dari sebagian anggota milisi terkait penurunan pendapatan atau hilangnya fasilitas yang sebelumnya diberikan oleh sponsor luar. Pemerintah diminta menjamin bahwa integrasi tidak akan merugikan kesejahteraan prajurit.
Selain itu, proses penyatuan berbagai formasi dengan latar belakang berbeda membutuhkan pendekatan sosial dan politik yang hati-hati. Tanpa rekonsiliasi internal dan penataan ulang komando, integrasi berpotensi memicu gesekan baru.
Pengamat menilai bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pemerintah pusat. Jika penggajian tersendat atau status hukum pasukan tidak jelas, maka loyalitas bisa kembali terfragmentasi.
Sebaliknya, jika negara mampu hadir sebagai penjamin kesejahteraan dan kepastian hukum, integrasi dapat memperkuat stabilitas jangka panjang. Hadramaut berpeluang menjadi model konsolidasi keamanan di Yaman selatan.
Bagi masyarakat Hadramaut, kebijakan ini bukan semata soal militer, tetapi tentang martabat dan kemandirian. Mereka berharap simbol yang kini resmi diakui sejalan dengan realitas keamanan yang berada di bawah kendali mereka sendiri.
Dengan bendera sebagai identitas dan institusi negara sebagai penopang keamanan, Hadramaut ingin melangkah dari fase mimpi ke kenyataan politik. Pertanyaannya kini tinggal satu, sejauh mana negara mampu memenuhi janji integrasi tersebut.
Ke depan, dinamika penggajian pasca-penghentian dana Uni Emirat Arab akan menjadi indikator utama. Dari sanalah akan terlihat apakah langkah gubernur ini menjadi titik balik sejarah Hadramaut atau sekadar wacana di tengah kompleksitas krisis nasional.
Baca selengkapnya
0 komentar:
Posting Komentar