Gagasan menempatkan gubernur sebagai pucuk pimpinan politik dalam upaya mengembalikan wilayah konflik kembali ke pangkuan negara mulai menguat, seiring pengalaman Hadramaut di Yaman yang menjadikan gubernur provinsi sebagai wajah utama konsolidasi keamanan dan legitimasi lokal. Model ini dinilai mampu meredam konflik bersenjata dengan pendekatan sipil, sambil memberi ruang bagi negara dan sponsor regional untuk bekerja di belakang layar tanpa memicu eskalasi terbuka.
Namun muncul pertanyaan besar, apakah pendekatan serupa bisa diterapkan di Suriah, khususnya untuk wilayah strategis seperti Deir Ezzour, Raqqa, Hasakah, dan Suwaida yang masih berada di luar kendali penuh Damaskus. Wacana ini membuka perdebatan luas tentang batas kewenangan gubernur, peran aktor asing, serta apakah legitimasi lokal cukup kuat untuk menandingi realitas kekuatan militer di lapangan.
Gagasan itu menarik secara politik, tetapi sangat sulit diterapkan di Suriah karena konteks kekuasaan dan struktur negara Suriah berbeda jauh dengan Yaman. Penjelasannya perlu dilihat lapis demi lapis.
Pertama, model Hadramaut di Yaman bekerja karena ada kondisi khusus. Gubernur Hadramaut memiliki legitimasi lokal, ruang manuver politik, dan didukung kerangka negara yang belum sepenuhnya terpusat. PLC, Saudi, dan aktor regional memberi ruang agar figur sipil-lokal tampil sebagai “payung politik”, sementara urusan militer tetap dikendalikan pusat.
Kedua, Suriah adalah negara sangat tersentralisasi. Dalam sistem Damaskus, gubernur bukan aktor strategis independen, melainkan administrator pusat. Mereka tidak punya otoritas militer, diplomatik, atau negosiasi keamanan. Semua keputusan strategis tetap berada di Presiden, aparat intelijen, dan militer pusat.
Ketiga, di wilayah seperti Deir Ezzour, Raqqa, dan Hasakah, masalah utamanya bukan hanya kontrol teritorial, tetapi kehadiran kekuatan asing. SDF bukan berdiri sendiri; ia dilindungi dan ditopang oleh kehadiran militer AS. Dalam situasi seperti ini, gubernur lokal tidak punya daya tawar apa pun untuk “mengembalikan wilayah”.
Keempat, berbeda dengan Yaman, tidak ada konsensus regional untuk menyerahkan wilayah-wilayah itu ke Damaskus melalui jalur sipil. Di Hadramaut, Saudi berperan sebagai penjamin proses. Di Suriah timur laut, tidak ada sponsor regional tunggal yang ingin atau mampu memfasilitasi “transisi sipil”.
Kelima, SDF memiliki struktur pemerintahan sendiri. Mereka bukan sekadar milisi bersenjata, tetapi mengelola pajak, minyak, aparat keamanan, dan administrasi sipil. Ini membuat mereka lebih mirip entitas otonom dibanding STC di Yaman, yang masih terhubung dengan struktur negara Yaman.
Keenam, jika tugas “pengembalian wilayah” diserahkan ke gubernur Deir Ezzour, Raqqa, atau Hasakah, maka gubernur tersebut akan langsung berbenturan dengan SDF, AS, dan jaringan lokal Kurdi–Arab. Tanpa jaminan militer, langkah ini justru bisa memicu eskalasi, bukan rekonsiliasi.
Ketujuh, kasus Suwaida bahkan lebih kompleks. Wilayah Druze ini tidak berada di bawah SDF, tetapi juga tidak sepenuhnya tunduk pada Damaskus. Otoritas nyata dipegang oleh tokoh agama, milisi lokal, dan jaringan sosial Druze. Gubernur di Suwaida lebih lemah lagi dibanding Hadramaut.
Kedelapan, Damaskus selama ini justru menghindari memberi peran politik besar ke gubernur. Rezim Assad belajar dari masa lalu bahwa desentralisasi politik bisa membuka jalan bagi separatisme atau intervensi asing.
Kesembilan, jika model Hadramaut “dipaksakan” ke Suriah, hasilnya kemungkinan hanya simbolik: pernyataan politik, seruan nasionalisme, atau konferensi lokal tanpa dampak nyata di lapangan.
Kesepuluh, ada risiko lain yang lebih serius: mendelegasikan isu wilayah ke gubernur bisa dibaca sebagai pengakuan de facto atas hilangnya kontrol pusat, sesuatu yang sangat sensitif bagi Damaskus.
Kesebelas, Suriah juga tidak memiliki ruang politik terbuka untuk memainkan peran gubernur sebagai juru runding. Setiap dialog dengan SDF secara nyata tetap melalui Rusia, Iran, atau jalur intelijen, bukan administrasi sipil.
Keduabelas, dalam konteks internasional, AS tidak akan bernegosiasi wilayah strategis melalui gubernur provinsi. Negosiasi semacam itu hanya mungkin di level negara-ke-negara atau lewat mediator besar.
Ketigabelas, karena itu, pengembalian Deir Ezzour, Raqqa, dan Hasakah lebih mungkin terjadi lewat satu dari tiga skenario: perubahan sikap AS, kesepakatan besar regional, atau tekanan militer-ekonomi bertahap terhadap SDF.
Keempatbelas, gubernur bisa berperan sekunder, misalnya untuk integrasi administratif pasca-kesepakatan, bukan sebagai ujung tombak perebutan wilayah.
Kelimabelas, pelajaran dari Yaman sebenarnya bukan soal “siapa memimpin”, tapi bagaimana legitimasi lokal, sponsor regional, dan militer berjalan searah. Formula ini belum ada di Suriah.
Keenambelas, tanpa sponsor regional yang kuat seperti peran Saudi di Hadramaut, model gubernur-centris akan gagal di Suriah.
Ketujuhbelas, Damaskus juga khawatir bahwa jika satu provinsi diberi model khusus, provinsi lain akan menuntut hal serupa, mengancam sentralisme negara.
Kedelapanbelas, karena itu, ide ini lebih realistis sebagai wacana jangka panjang, bukan kebijakan praktis saat ini.
Kesembilanbelas, Suriah saat ini masih berada pada fase konservasi kekuasaan, bukan eksperimen tata kelola baru.
Keduapuluh, kesimpulannya: model Hadramaut tidak bisa langsung diekspor ke Suriah. Perbedaannya bukan teknis, tetapi struktural—soal siapa yang punya senjata, siapa yang dilindungi kekuatan asing, dan siapa yang benar-benar memegang kunci keputusan.
0 komentar:
Posting Komentar